Dibiayai APBN, KSP tak boleh jadi sarang timses

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Dibiayai APBN, KSP tak boleh jadi sarang timses ”KSP jangan jadi sarang timses, karena KSP itu dibiayai APBN." - Fadli Zon

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, Kantor Staf Presiden (KSP) sebaiknya dibubarkan karena hanya menjadi sarang relawan atau tim sukses (timses) atau calon timses bagi Presiden Joko Widodo.

”KSP jangan jadi sarang timses, karena KSP itu dibiayai APBN. Kalau jadi sarang timses itu akan terjadi abuse of power. Kita dengar juga desas-desus pertemuannya itu bukan urusan negara, tapi bagaimana memenangkan lagi capres yang akan datang,” kata Fadli saat ditemui awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Ia juga menilai keberadaan KSP malah menjadi overlap dengan lembaga-lembaga lain, seperti Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara.

Menurut Fadli, dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015, tugas pokok dan fungsi KSP adalah memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Tupoksi ini sebenarnya sudah diakomodir oleh Sekretariat Negara, bahkan Sekretariat Kabinet.

Kehadiran KSP dinilai hanya menambah beban pemerintah saja dan tidak sesuai dengan semangat yang diingiinkan Presiden untuk melakukan efisiensi birokrasi.

“Presiden itu kan semangatnya efisiensi birokrasi. Nah logikanya lembaga seperti KSP ini sebaiknya harus dihilangkan saja atau dibubarkan. Karena ini pemborosan anggaran dan tumpang tindih dalam pekerjaan,” tegas Fadli.

Menadahi pembelot

Kritik terjadap fungsi KSP kembali mencuat menyusul penunjukan bekas pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2014, Ali Mochtar Ngabalin sebagai tenaga ahli utama di bidang komunikasi politik oleh Kantor Staf Kepresidenan.

Posisi yang diduduki Ngabalin ini setara IB, di kedeputian IV KSP. Fungsi komunikasi politik Kedeputian IV KSP yakni untuk melakukan komunikasi dengan kelompok-kelompok strategis seperti para petani, pondok pesantren, serikat pekerja, mubaligh, dan lain-lain.

Ali Mochtar diangkat berdasarkan SK Kepala Staf Presiden, bukan Keputusan Presiden. Istana membantah bahwa  pengangkatan Ali Mochtar merupakan bentuk konsolidasi politik. Pihak Istana beralasan bahwa Ali dianggap mampu melakukan komunikasi politik dengan kelompok-kelompok strategis.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan, pengangkatan Ali dilakukan untuk membantu Kantor Staf Presiden melakukan fungsi komunikasi politik kepada publik.

"Dia adalah politisi senior yang punya banyak pengalaman dan jaringan. Tugasnya adalah sebagai tenaga ahli utama di Kantor Staf Presiden. Bukan sebagai juru bicara presiden atau staf khusus presiden," kata Moeldoko.

Menurut dia, Ali Mochtar dipercaya untuk membantu mengomunikasikan kepada publik terkait program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. "Sudah begitu banyak program dan kebijakan yang dibuat pemerintah dan memerlukan komunikasi kepada publik yang lebih luas," kata dia menambahkan.

Terkait sikap politik Ali Mochtar pada masa lalu yang lebih banyak berseberangan dengan pemerintah dan mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Moeldoko mengaku tak mempermasalahkan. "Bagi pemerintah, tidak ada yang namanya lawan politik. Semua adalah partner demokrasi," kata Moeldoko.

Ali Mochtar Ngabalin adalah Wakil Sekretaris Jenderal Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar. Sebelum melompat ke Golkar, Ali Mochtar pernah menjadi kader Partai Bulan Bintang (PBB).

Fadli Zon nilai Sandiaga langkahi makam tokoh NU tak berdampak bagi bangsa
Rocky Gerung: istilah politik genderuwo Jokowi dangkal dan konyol
Realita Penegakan Hukum di Indonesia
Kubu Prabowo percaya SBY punya strategi jitu menangkan Pilpres 2019
Fadli Zon nilai Ma'ruf Amin sealiran dengan politik genderuwo
PAN: status hukum Taufik harus inkracht dulu
Yusril minta masyarakat arif sikapi keputusannya jadi pengacara Jokowi
Strategi Demokrat dinilai rawan dibenturkan dengan Prabowo
PKS tak ingin ada politik Genderuwo
Yusril sebut hubungannya dengan keluarga eks Ketua PKI tak masalah
Membludaknya urbanisasi di Jakarta jadi perhatian UI
Kubu Prabowo nilai sikap PKS tidak berubah
PAN nilai politik genderuwo tanda Jokowi kehilangan isu politik
Ukraina tuding Rusia dalangi pemilu gerakan separatis
Politisi PKS nilai pragmatisme masyarakat tantangan demokrasi
Fetching news ...