Perubahan substansial dalam RUU Antiterorisme

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Perubahan substansial dalam RUU Antiterorisme

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR, Jumat (25/5/2018).

Banyak subtansi pengaturan yang dimuat dalam UU baru di bidang penindakan terorisme ini. Tidak hanya bicara pemberantasan, UU ini juga bicara aspek pencegahan, penanggulangan, pemulihan, kelembagaan, dan pengawasan.

Demikian disampaikan Ketua Pansus RUU Antiterorisme Muhammad Syafi’i dalam pidato laporannya di hadapan Rapat Paripurna. Pengesahan RUU ini menjadi UU berarti menepati harapan Pimpinan DPR yang ingin selesai di akhir Mei 2018. Revisi atas  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sudah menjadi kebutuhan zaman dan desakan publik bahwa banyak yang perlu diubah dari muatan UU lama.

“Ada perubahan signifikan terhadap sistematika UU No.15/2003, menambah bab pencegahan, bab soal korban, bab kelembagaan, bab pengawasan, dan kemudian soal peran TNI yang itu semua baru dari undang-undang sebelumnya,” jelas Romo, sapaan akrab Muhammad Syafi’i dalam laporannya.

Ditambahkan Romo, penangkapan dan penahanan tersangka teroris tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Para terduga teroris harus diperlakukan manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia.

“Prinsip ini penting dikemukakan agar penegakan HAM sesuai prinsip universal yang selama ini berlaku,” katanya.

Yang juga baru dalam UU ini adalah perlindungan korban. Semula dalam UU lama hanya memuat kompensasi dan restitusi. “Kini RUU telah mengatur pemberian hak berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santunan bagi korban meninggal dunia, pemberian restitusi, dan pemberian kompensasi,” papar Romo lebih lanjut.

Pasal-pasal pencegahan terorisme juga terus diperkaya. Setidaknya ada empat pasal yang mengatur hal ini (Pasal 43A, 43B, 43C, dan 43D), terutama menyangkut kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Di akhir laporannya, Romo berharap, UU ini bisa menajdi payung hukum dan melindungi seluruh anak bangsa dari bahaya terorisme.

Tanpa interupsi

Pengesahan RUU Antiterorisme menjadi undang-undang berjalan mulus tanpa ada interupsi dari anggota Dewan.

"Apakah RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang ?" ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto yang dijawab 'setuju' oleh para anggota DPR.

Sebelumnya, dalam rapat kerja antara DPR dan pemerintah pada Kamis (24/5/2018), telah disepakat definisi terorisme yang selama ini menjadi perdebatan dalam pembahasan. Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat menambahkan frasa motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Adapun definisi tersebuf berbunyi, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Pencegahan diharapkan lebih maksimal

Anggota Pansus RUU Antiterorisme DPR RI Bobby Adhityorizaldi mengemukakan para aparat yang bertugas memberantas terorisme mulai saat ini diminta bisa lebih tajam melakukan pencegahan aksi teror. Pasalnya, UU Antiterorisme  memberi porsi perhatian yang signifikan terhadap pencegahan terorisme.

“Harapannya dengan disahkannya UU ini, aparat lebih tajam lagi dalam melakukan pencegahan terhadap teror bom,” kata Bobby.

Dalam RUU yang baru disahkan ini, pasal-pasal pencegahan masuk dalam Bab VIIA tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 43A ayat (2) menyebut, “Dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme, pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip HAM dan prinsip kehati-hatian”.

Dulu, sambung Politisi Partai Golkar ini, teroris baru bisa ditangkap setelah kejadian. Sekarang anggota organisasi teroris yang terlarang dan yang melakukan aksi paramiliter sudah bisa ditangkap.

Namun, pasal pencegahan ini juga tak bisa menangkap seseorang secara sembarangan. Ada tim pengawas yang dibentuk DPR untuk mengawasi tindakan aparat penegak hukum dalam menindak terorisme. “Kini, orang mau ngebom saja sudah bisa ditangkap,” jelasnya.

Fadli Zon nilai Sandiaga langkahi makam tokoh NU tak berdampak bagi bangsa
Rocky Gerung: istilah politik genderuwo Jokowi dangkal dan konyol
Realita Penegakan Hukum di Indonesia
Kubu Prabowo percaya SBY punya strategi jitu menangkan Pilpres 2019
Fadli Zon nilai Ma'ruf Amin sealiran dengan politik genderuwo
PAN: status hukum Taufik harus inkracht dulu
Yusril minta masyarakat arif sikapi keputusannya jadi pengacara Jokowi
Strategi Demokrat dinilai rawan dibenturkan dengan Prabowo
PKS tak ingin ada politik Genderuwo
Yusril sebut hubungannya dengan keluarga eks Ketua PKI tak masalah
Membludaknya urbanisasi di Jakarta jadi perhatian UI
Kubu Prabowo nilai sikap PKS tidak berubah
PAN nilai politik genderuwo tanda Jokowi kehilangan isu politik
Ukraina tuding Rusia dalangi pemilu gerakan separatis
Politisi PKS nilai pragmatisme masyarakat tantangan demokrasi
Fetching news ...