PAN: status hukum Taufik harus inkracht dulu

REPORTED BY: Insan Praditya

PAN: status hukum Taufik harus inkracht dulu Politisi PAN, Muhammad Ali Taher

Politisi Partai Amanat Nasional, Ali Taher menegaskan perlu adanya putusan inkracht terkait status penggantian Taufik Kurniawan yang terjerat kasus korupsi sebagai Wakil Ketua DPR RI, sehingga langkah tersebut dapat diproses oleh PAN.

"Kita harus menunggu perkembangan inkracht dan keputusan hukum,sekarang proses peradilan masih berjalan soal keputusan politik," ujarnya di Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta, Senin (12/11/2018).

Lebih lanjut,  Ali Taher mengatakan keputusan penggantian posisi Taufik Kurniawan diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP)  dan ketua umum sebagai pemegang wewenang.

"Tergantung DPP untuk memutuskan, karena itu kewenangan partai untuk pengganti, ya itu tergantung ketua umum partai juga," tegasnya.

Kendati demikian, Ali mengharapkan semua pihak mendoakan yang terbaik bagi partainya untuk mengumumkan penggantian tersebut secepat mungkin. Dengan begitu, posisi sebagai wakil ketua di DPR dapat cepat terisi dan akan membuat kinerja instansi tersebut lebih baik lagi.

"Ya kita berdoa saja supaya wakil ketua cepat terisi, karena saya tahu persis bahwa anggota DPR maupun pimpinan DPR itu hampir semua lini termasuk pimpinan komisi bekerja keras untuk bicara soal legislasi soal anggaran dan pengawasan ," jelasnya.

"Oleh karena itu cepat terisi lebih baik siapapun yg mengisinya tergantung pada keputusann partai dan DPP," tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI , Agus Hermanto menjelaskan Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) bahwa seorang pimpinan wakil rakyat dapat digantikan apabila orang tersebut berhalangan tetap (Meninggal atau Sakit keras) dan terkena kasus melawan hukum yang sifatnya sudah inkracht.

Lebih lanjut, syarat terakhir seorang pimpinan wakil rakyat dapat digantikan jika yang bersangkutan mengundurkan diri dari lembaga dan partai pengusungnya.

"Kita ketahui bahwa pimpinan DPR itu menurut undang undang MD3 hanya bisa diganti dengan beberapa persyaratan misalnya pertama kali adalah dia berhalangan tetap, misalnya dia meninggal atau sakit keras," ujarnya di gedung DPR-MPR RI Jakarta, Selasa (06/11/2018).

"Kemudian yang bersangkutan terkena kasus hukum, tetapi kasus hukum ini bisa di proses apabila sudah inkracth. Ketiga adalah mengundurkan diri," lanjutnya.

Golkar: kami yang pertama dukung Jokowi
Fahri Hamzah ungkap kepentingan Amerika dalam konflik Israel-Palestina
Warga potong salib makam dan larang keluarga yang wafat berdoa di TPU
IHSG bakal menguat jelang keputusan The Fed
PDIP nantikan klarifikasi Wiranto soal pengrusakan bendera Demokrat
Kurang potennya Ma'ruf Amin dan ramalan Jokowi bakal kalah karena sang wakil
Wartawan tewas naik 14 persen di sepanjang 2018
Negara tak akan punah karena Prabowo kalah
KPU: Kotak suara kardus hemat 70 persen
Prabowo sentil elit koalisi belum nyumbang, PKS: Kami otomatis bantu
Kubu Prabowo nilai jargon wong cilik Jokowi hanya untuk komoditas politik
KPU harap anggaran pemilu dapat digunakan mulai Januari 2019
Demokrat nilai tuduhan Wiranto terkait oknum perusak salah dan terburu-buru
Farhat Abbas minta PSI dikeluarkan dari Tim Kampanye Nasional
PPP: Yang kaget kotak suara kardus mungkin tak hadir rapat
Fetching news ...