Pemerintah jamin pelayanan terpadu OSS anti-retas

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Pemerintah jamin pelayanan terpadu OSS anti-retas "Ini sudah tertulis tidak akan bisa diretas, karena ini generasi paling mutakhir." - Darmin Nasution

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjanjikan sistem pelayanan terpadu Online Single Submission (OSS) tidak bisa diretas karena menggunakan modul komputasi awan.

"Ini sudah tertulis tidak akan bisa diretas, karena ini generasi paling mutakhir," kata Darmin di Jakarta, Jumat (25/05/2018).

"Sekarang sudah zamannya cloud, kita menyewa sistem dan itu ada perjanjiannya apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh," ia menambahkan.

Penggunaan komputasi awan, menurut dia, juga membuat sistem OSS mempunyai tempat penyimpanan dengan kapasitas besar dan server global sehingga tidak rentan terhadap kegagalan koneksi.

Ia menegaskan sistem pelayanan perizinan terpadu untuk mempercepat kemudahan berusaha ini tidak lagi menggunakan server berbiaya besar.

"Zamannya sudah berubah, kalau 30 tahun lalu, sistem nasional itu mainframe, sekarang bukan mainframe lagi. Kita tidak perlu lagi membeli alat," katanya.

Pemerintah akan mengaktifkan sistem pelayanan integrasi secara elektronik untuk mempercepat perizinan berusaha, paling lambat pada akhir Mei 2018.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan sistem perizinan terintegrasi OSS memiliki cakupan luas dan kompleksitas tinggi. Namun, pemerintah berkomitmen membangun platform nasional ini untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi antara pusat dan daerah.

"Ini pertama kali dalam sejarah Indonesia. Satu negara ada dalam satu platform. Jadi upaya komprehensif dari pemerintah yang didukung oleh momentum positif di masyarakat ini harus kita jaga," katanya.

Penerapan "Online Single Submission"

Presiden Joko Widodo, sebelumnya, menegaskan bahwa semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dipaksa secara bersamaan menerapkan Online Single Submission (OSS), yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah menjadi satu kesatuan yang saling mendukung.

"Saya pikir kita tidak usah menunggu beberapa daerah yang belum siap. Segera kita paksa untuk segera siap lewat Intruksi Presiden atau Peraturan Presiden," kata Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai percepatan pelaksanaan berusaha di Istana Bogor, pertengahan April lalu.

"Langsung bisa kita terapkan tanpa ada yang bilang saya belum siap, dan saya tidak menunggu kesiapan. Sistemnya jadi, kita lakukan dan kita paksa semuanya untuk mengikuti Online Single Submission ini," tegas Presiden.

Presiden juga meminta Satuan Tugas (Satgas) mengawal jalannya sistem perizinan dari awal sampai akhir untuk memastikan semua bisa bekerja dengan sistem yang baru dan sistem itu bisa dijalankan secara efektif tanpa sumbatan dan gangguan di tengah jalan.

"Sehingga ini betul-betul sebuah reform dalam rangka iklim kemudahan berusaha yang ada di negara kita," katanya.

Presiden menginginkan sistem OSS bisa membawa perubahan besar dalam pelayanan perizinan di tingkat pusat hingga daerah.

"Dengan menggunakan model registrasi yang lebih modern, lebih cepat, dengan sistem data yang terpadu, terintegrasi, sehingga tidak perlu lagi melewati banyak birokrasi," katanya.

Presiden juga mengingatkan bahwa penerapan sistem ini harus diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

"Saya sudah berkali-kali mengingatkan soal regulasi yang menghambat pelaksanaan berusaha, baik di tingkat kementerian, provinsi, kota, kabupaten. Saya minta sekali lagi untuk dipangkas sebanyak-banyaknya dan disederhanakan," kata Jokowi.

Fadli Zon nilai Sandiaga langkahi makam tokoh NU tak berdampak bagi bangsa
Rocky Gerung: istilah politik genderuwo Jokowi dangkal dan konyol
Realita Penegakan Hukum di Indonesia
Kubu Prabowo percaya SBY punya strategi jitu menangkan Pilpres 2019
Fadli Zon nilai Ma'ruf Amin sealiran dengan politik genderuwo
PAN: status hukum Taufik harus inkracht dulu
Yusril minta masyarakat arif sikapi keputusannya jadi pengacara Jokowi
Strategi Demokrat dinilai rawan dibenturkan dengan Prabowo
PKS tak ingin ada politik Genderuwo
Yusril sebut hubungannya dengan keluarga eks Ketua PKI tak masalah
Membludaknya urbanisasi di Jakarta jadi perhatian UI
Kubu Prabowo nilai sikap PKS tidak berubah
PAN nilai politik genderuwo tanda Jokowi kehilangan isu politik
Ukraina tuding Rusia dalangi pemilu gerakan separatis
Politisi PKS nilai pragmatisme masyarakat tantangan demokrasi
Fetching news ...