RRI dan TVRI harus seimbang beritakan Pemilu 2019

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

RRI dan TVRI harus seimbang beritakan Pemilu 2019

Anggota Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid meminta Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI dan LPP TVRI bisa memberitakan secara berimbang terkait pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) pada 17 April 2019.

“Tugas Komisi I DPR sebagai mitra kerja LPP RRI dan LPP TVRI tentu mengawasi bagaimana lembaga penyiaran publik kita punya komitmen ke depan memberitakan tayangan-tayangan yang berimbang,” ungkap Meutya usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI dengan LPP RRI dan LPP TVRI di Aula RRI Provinsi Bengkulu, Senin (05/11/2018).

Lebih lanjut legislator Partai Golkar itu menyampaikan bahwa sesuai peran dan amanahnya, LPP RRI dam LPP TVRI harus menjadi lembaga penyiaran yang bisa membawa persatuan dan kesatuan di tengah media-media mainstream yang sekarang kurang membawa kesejukan dan semangat-semangat persatuan.

“Kita harapkan LPP RRI dan LPP TVRI terus menggaungkan semangat-semangat persatuan dan kesatuan kepada masyarakat, apapun pilihan politiknya ditengah tahun politik yang memanas ini, memberitakan berita-berita yang benar, tidak berita hoaks sehingga bisa menyejukkan masyarakat,” ungkapnya.

Meutia juga menyampaikan bahwa Komisi I DPR RI akan mengadakan rapat dengan RRI dan TVRI Pusat untuk membuat kebijakan atau kesiapan aturan-aturan terkait persiapan menghadapi Pemilu 2019.

Terpisah, Anggota Komisi I DPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi LPP RRI Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang telah membuat tagline atau slogan “Memilih Itu Juara”. Hal ini mengingat angka golongan putih (golput) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 yang masih lumayan tinggi.

“Tagline yang dibuat ini sangat bagus. Menurut saya ini bisa memotivasi para calon pemilih. Jargon ini juga harus terus digaungkan karena sudah sesuai dengan tugas dan prinsip lembaga penyiaran publik,” kata Hidayat saat mengikuti rapat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI dengan LPP TVRI dan RRI di Palangka Raya, Kalteng, Senin (05/11/2018).

Namun, menurutnya, pemilihan waktu siaran program interaktif “Memilih Itu Juara” perlu dikaji ulang, supaya seluruh warga bisa mendengarkan. “Coba agar dikaji ulang pemilihan waktunya, di mana publik sedang memiliki waktu untuk mengakses, sehingga program ini betul betul bisa maksimal, walaupun anggaran terbatas,” kata Hidayat.

Fadli Zon nilai Sandiaga langkahi makam tokoh NU tak berdampak bagi bangsa
Rocky Gerung: istilah politik genderuwo Jokowi dangkal dan konyol
Realita Penegakan Hukum di Indonesia
Kubu Prabowo percaya SBY punya strategi jitu menangkan Pilpres 2019
Fadli Zon nilai Ma'ruf Amin sealiran dengan politik genderuwo
PAN: status hukum Taufik harus inkracht dulu
Yusril minta masyarakat arif sikapi keputusannya jadi pengacara Jokowi
Strategi Demokrat dinilai rawan dibenturkan dengan Prabowo
PKS tak ingin ada politik Genderuwo
Yusril sebut hubungannya dengan keluarga eks Ketua PKI tak masalah
Membludaknya urbanisasi di Jakarta jadi perhatian UI
Kubu Prabowo nilai sikap PKS tidak berubah
PAN nilai politik genderuwo tanda Jokowi kehilangan isu politik
Ukraina tuding Rusia dalangi pemilu gerakan separatis
Politisi PKS nilai pragmatisme masyarakat tantangan demokrasi
Fetching news ...