Strategi Demokrat dinilai rawan dibenturkan dengan Prabowo

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Strategi Demokrat dinilai rawan dibenturkan dengan Prabowo

Dewan Pakar Pusat Konsultasi Hukum Pemilu, Said Salahudin menilai arahan Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) supaya caleg Demokrat mengkampanyekan prestasi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tergolong cerdik, tetapi rawan mendapatkan serangan balik dari lawan.

“Strategi yang diformulasikan oleh Partai Demokrat itu sebetulnya bagus. Mereka dan juga parpol-parpol yang lain tentu perlu mencari cara untuk melepaskan diri dari situasi pelik Pemilu serentak. Ketika di dalam Pilpres sesama parpol koalisi perlu saling mendukung dan menjadi kawan guna meraih kursi eksekutif, di Pileg mereka justru harus saling bersaing sebagai lawan untuk memperebutkan kursi legislatif,” katanya kepada Rimanews di Jakarta, Senin (12/11/2018).

Menurut Said, situasi memang rumit bagi parpol yang tidak berhasil mendudukan kadernya sebagai calon Presiden (capres) atau calon Wakil Presiden (cawapres). 

“Dari sejumlah hasil survei setidaknya tergambar bahwa parpol-parpol itu, termasuk Partai Demokrat, tidak menerima tetesan 'presidential effect'. Hanya PDIP di koalisi Jokowi-Ma'ruf dan Gerindra di kubu Prabowo-Sandi yang mendapatkan benefitnya,” jelasnya.

Atas alasan itu, dikatakan Said, Demokrat merasa perlu merancang strategi tersendiri, yang mereka nilai akan efektif untuk memperbesar peluang meraup lebih banyak kursi di Pemilu legislatif.

“Beruntung, Demokrat pernah punya pimpinan partai yang menjadi penguasa selama 10 tahun. Maka, pencapaian di era SBY itulah yang mereka akan pakai untuk memengaruhi Pemilih dalam masa Kampanye. Sudah barang tentu, hanya pencapaian-pencapaian terbaik dari SBY saja yang akan mereka ingatkan kembali kepada Pemilih, guna dibandingkan dengan kinerja pemerintahan saat ini,” ujarnya.

Said menilai tidak semua parpol yang tergabung dalam dua koalisi bisa meniru siasat Demokrat. Sebab, parpol-parpol itu tidak pernah memiliki kader yang menjadi Presiden.

“Paling mentok kan cuma menteri saja. Memang ada Soeharto yang prestasinya bisa juga dijual oleh Partai Golkar dan Partai Berkarya. Tetapi Golkar jelas tidak mungkin menawarkan pencapaian Soeharto kepada Pemilih. Sebab, pemimpin koalisi dari kubu petahana justru penentang utama Soeharto,” katanya.

Terkait Partai Berkarya yang berada di kubu Prabowo-Sandi, Said menyatakan prestasi Soeharto tidak akan berhasil ditawarkan, sebab Soeharto bukan kader partai itu.

“Hanya kebetulan saja ada irisan trah di sana. Lagipula, merujuk hasil survei, masyarakat seperti belum lagi rindu dengan masa Orde Baru,” katanya.

Benturan dengan Prabowo

Direktur Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia itu menyatakan sekalipun strategi kampanye Demokrat terbilang cerdik, tetapi gagasan itu memiliki celah yang bisa digunakan oleh pihak lain untuk membenturkan Demokrat dengan Prabowo. 

“Publik tentu masih ingat, selama 10 tahun kepemimpiman SBY, Prabowo dan Gerindra secara konsisten mengambil peran sebagai oposisi. Jejak digital yang menggambarkan Prabowo dan Gerindra pernah menampik program-program SBY masih sangat mudah ditemukan,” katanya.

Ketika Demokrat kini hendak menjual pencapaian SBY, perbedaan pandangan yang pernah mengemuka diantara SBY dan Prabowo atau Demokrat dan Gerindra bisa saja di hembuskan kembali oleh pihak-pihak tertentu untuk membenturkan teman sekoalisi itu.

“Tetapi hal tersebut saya kira bukan menjadi persoalan besar, sebab dalam iklim pragmatisme politik saat ini, problem semisal itu juga dialami oleh banyak partai yang lain: dulu lawan, sekarang teman, atau sebaliknya. Seandainya saja diawal pembentukan koalisi, parpol-parpol yang membangun kesepakatan untuk mendukung capres-cawapres juga menyepakati format kerjasama politik untuk Pileg, maka strategi yang dirumuskan oleh Demokrat itu sebetulnya menjadi tidak perlu,” kata Said.

Oleh sebab itu, Said menilai pengalaman pertama di Pemilu serentak 2019 ini akan penting untuk dijadikan pelajaran oleh partai-partai politik untuk memperbaiki format kerjasama politik mereka di Pilpres, sekaligus di Pileg. Menurutnya, kalau Pemilu-nya serentak, kerjasamanya juga tentu perlu dilakukan serempak untuk dua Pemilu.

Golkar: kami yang pertama dukung Jokowi
Fahri Hamzah ungkap kepentingan Amerika dalam konflik Israel-Palestina
Warga potong salib makam dan larang keluarga yang wafat berdoa di TPU
IHSG bakal menguat jelang keputusan The Fed
PDIP nantikan klarifikasi Wiranto soal pengrusakan bendera Demokrat
Kurang potennya Ma'ruf Amin dan ramalan Jokowi bakal kalah karena sang wakil
Wartawan tewas naik 14 persen di sepanjang 2018
Negara tak akan punah karena Prabowo kalah
KPU: Kotak suara kardus hemat 70 persen
Prabowo sentil elit koalisi belum nyumbang, PKS: Kami otomatis bantu
Kubu Prabowo nilai jargon wong cilik Jokowi hanya untuk komoditas politik
KPU harap anggaran pemilu dapat digunakan mulai Januari 2019
Demokrat nilai tuduhan Wiranto terkait oknum perusak salah dan terburu-buru
Farhat Abbas minta PSI dikeluarkan dari Tim Kampanye Nasional
PPP: Yang kaget kotak suara kardus mungkin tak hadir rapat
Fetching news ...