News

DPR: Pemerintah harus sanksi Lion Air

REPORTED BY: Insan Praditya

DPR: Pemerintah harus sanksi Lion Air Ilustrasi Lion Air jatuh

Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono menyarankan pemerintah untuk menjatuhkan sanksi kepada maskapai Lion Air atas tragedi jatuhnya pesawat tersebut di Tanjung Karawang, Jawa Barat.

“Tentu harus menentukan satu sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh Pak Mentri untuk Lion Air,” ujar Bambang saat dihubungi Rima News di Jakarta, Jumat (09/11/208).

Selain itu Bambang mempertanyakan sikap kementrian perhubungan sesuai dengan UU No 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Menurutnya mentri harus bertanggung jawab dalam persoalan ini.

“Mungkin yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah mentri karena sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 2009 pasa 308 itu dikatakan bahwa mentri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keselamatan penerbangan,” paparnya.

Lebih lanjut, Dia mengatakan maskapai berlambang singa merah ini dinilai sering mengabaikan faktor kenyamanan dan keselamatan dalam penerbangan, sehingga kejadian tersebut terus berulang.

“Kejadian seperti juga memang pernah terjadi pada Lion Air yang dimana kejadian-kejadian tidak hanya dari sisi keselamatan tapi juga dari sisi kenyaman yang sering diprotes oleh para pelanggannya,” jelasnya.

Kendati demikian, Dia menilai manajemen keselamatan Lion Air sangat lemah, dalam menjaga keselamatan para penumpang yang menggunakan jasanya.

“Kalau menurut saya budaya kesalamatan dari perusahaan ini sangat kurang,” pungkasnya.

Tidak hanya itu, Bambang meminta Komisi Nasional Keselamatan dan Transportasi (KNKT) untuk segera menyelesaikan investigasi atas penemuan Black Box yang sudah ditemukan. Dengan begitu, ia berharap KNKT dapat menyimpulkan penyebab apa saja pada peristiwa tersebut.

“Kecelakaan ini kan kita belum bisa mengetehaui penyebabnya karena apa KNKT juga belum bisa menyimpulkan kesalahan itu mutlak pada Lion Air,” tutupnya.

Fadli Zon nilai Sandiaga langkahi makam tokoh NU tak berdampak bagi bangsa
Rocky Gerung: istilah politik genderuwo Jokowi dangkal dan konyol
Realita Penegakan Hukum di Indonesia
Kubu Prabowo percaya SBY punya strategi jitu menangkan Pilpres 2019
Fadli Zon nilai Ma'ruf Amin sealiran dengan politik genderuwo
PAN: status hukum Taufik harus inkracht dulu
Yusril minta masyarakat arif sikapi keputusannya jadi pengacara Jokowi
Strategi Demokrat dinilai rawan dibenturkan dengan Prabowo
PKS tak ingin ada politik Genderuwo
Yusril sebut hubungannya dengan keluarga eks Ketua PKI tak masalah
Membludaknya urbanisasi di Jakarta jadi perhatian UI
Kubu Prabowo nilai sikap PKS tidak berubah
PAN nilai politik genderuwo tanda Jokowi kehilangan isu politik
Ukraina tuding Rusia dalangi pemilu gerakan separatis
Politisi PKS nilai pragmatisme masyarakat tantangan demokrasi
Fetching news ...